Bogorgate.com – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor melakukan workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Gedung Diskominfo Kabupaten Bogor, Kamis (17/09/15).

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Wawan Munawar Sidik mengatakan, untuk memaksimalkan PPID di Kabupaten Bogor, workshop ini menjadi sangat diperlukan. Kecepatan dalam merespons setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat perlu dioptimalkan.

“Kami berharap dengan kegiatan ini, kita berupaya meningkatkan kualiatas pelayanan informasi publik. Kami juga sudah lakukan PPID berbasis android sehingga pengaduan bisa diterima dan direspons dengan cepat. Bahkan setiap pengaduan bisa langung sampai ke setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Wawan.

Hingga Agustus 2015 ini, sambungnya, sedikitnya ada 251 pengaduan dan sudah terjawab sekitar 132 pengaduan, inovasi saperti ini yang terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasi yang prima.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Tulus Subarjo menuturkan, badan publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

“PPID harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, untuk memenuhi kewajiban PPID dapat memanfaatkan sarana seperti media elektronik dan nonelektronik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergitas dan koordinasi merupakan kunci utama keberhasilan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi kepada seluruh masyarakat, didasari dengan penyusunan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.

“Setiap pengaduan tentunya harus mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman atau permohonan PPID agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan,” jelasnya.

Selain itu, mengkoordinasikan pendataan informasi publik oleh setiap unit atau satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit atau satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

“Penyimpanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan,” imbuhnya. (feb)